Fajar Metro News : Kasus Gayus Tambunan dan Survei Korupsi.

Kasus Gayus Tambunan dan Survei Korupsi
Oleh: Muliana

Muliana

Terkuaknya kasus Gayus Tambunan dan tertangkapnya hakim Ibrahim menambah deret panjang kasus-kasus penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Pada kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai Ditjen Pajak dengan Golongan III A ditemukan memiliki kekayaan di rekeningnya sebesar Rp 25 miliar, rumah mewah di Kelapa Gading bernilai sekitar Rp 1 miliar serta mobil mewah Mercedez Bens dan Ford Everest.

Dengan kekayaan sebesar itu, Gayus Tambunan mengalahkan kekayaan Presiden SBY yang melaporkan kekayaannya sebesar Rp 7 miliar di KPU saat pilpres 2009 lalu.

Sebelum menjadi miliarder, Gayus sendiri berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan tinggal di sebuah gang padat penduduk di daerah Warakas, Jakarta Utara.

Di lingkungannya, Gayus dikenal cerdas sehingga bisa menyelesaikan kuliahnya di STAN pada usia 20 tahun dan ditempatkan pada Ditjen Pajak di Jakarta. Dalam rentang 10 tahun bekerja di Ditjen Pajak, kehidupan Gayus menjelma bak hidup di negeri impian.

Sebelum terkuak kekayaan di media massa, Gayus Tambunan pernah berurusan dengan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencucian uang dan penipuan.

Dakwaan ini berdasarkan aliran dana mencurigakan yang ditemukan oleh Bareskim Mabes Polri ke rekeningnya di Bank Central Asia (BCA) Bintaro, Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 170 juta pada 21 September 2007 dan Rp 200 juta pada 15 Agustus 2008.

Namun dakwaan tersebut tidak berhasil menjeratnya ke penjara karena Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan vonis bebas baginya pada tanggal 12 Maret 2010.

Pascaputusan Pengadilan Tangerang, Susno Duadji membeberkan kepada wartawan pada saat peluncuran bukunya bahwa pada saat dirinya menjabat Kabareskim terdapat satu kasus dugaan korupsi dengan ditemukannya aliran dana mencurigakan sebesar Rp 25 miliar ke rekening pribadi seorang pegawai pajak.

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi kasus korupsi pajak untuk dana Rp 24,6 miliar, sedang sisanya dimasukkan sebagai kasus pencucian uang sebesar Rp 400 juta dan telah ditangani Bareski sejak Maret 2009.

Namun setelah Susno Duadji diberhentikan sebagai Kabareskim, bersamaan dengan itu pula kasus korupsi pajak Gayus menguap dan diklaim sebagai titipan dari seorang pengusaha bernama Ade Kosasih. Namun Susno mencurigai dana tersebut sudah dicairkan dan dibagi-bagi diantara polisi yang melibatkan tiga orang jenderal polisi.

Mencuatnya kasus Gayus Tambunan merembes pula pada program reformasi birokrasi yang diterapkan pada Departemen Keuangan yang telah menelan biaya yang sangat besar. Pada tahun 2008 saja tercatat anggaran yang tersedot untuk anggaran reformasi birokrasi untuk Depkeu mencapai Rp 1 triliun.

Program strategis tersebut bertujuan menegakkan disiplin pegawai dalam lingkup Depkeu dengan meningkatkan renumerasi yang berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Gayus yang berstatus pegawai negeri golongan III A diberi gaji Rp 12,5 juta per bulan.

Namun bukannya Gayus semakin disiplin dengan renumerasi diatas rata-rata pegawai negeri, namun justru menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memperkaya diri. Inilah ironi program reformasi birokrasi ala Sri Mulyani Indrawati.

Survei Korupsi

Banyaknya kasus-kasus korupsi dalam para pegawai dan petinggi penyelenggara negara menyebabkan persepsi para pebisnis internasional terhadap Indonesia masih buruk. Survei terkini tentang peringkat korupsi negara-negara paling korup telah dilangsir oleh Political And Economi Risk Consultancy (PERC) pada 8 Maret 2010 lalu.

Hasil survei tersebut kembali menempatkan Indonesia di posisi pertama di Asia dengan nilai 9,07 menyusul Kamboja di posisi kedua.

Selanjutnya diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Makau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong dan Australia. Pada tahun 2009 lalu, nilai Indonesia berada pada poin 7,69. Responden survei berjumlah 2.174 orang dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia.

Maka tidak salah bila masyarakat mengecap pemerintahan SBY tidak berhasil dalam program-program pemberantasan korupsi. Kita masih ingat 28 Januari 2010 lalu terjadi demo besar-besaran dari berbagai elemen mahasiswa maupun masyarakat di seluruh pelosok negeri ini meneriakkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah selama 100 hari masa jabatannya.

Pemerintah dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu program pemerintah dalam 100 hari adalah memberantas korupsi. Korupsi sudah seperti kanker ganas yang menggerogoti negeri ini. Janji pemerintah untuk memberantasnya dalam waktu 100 hari sudah jatuh tempo.

Akan tetapi, apa yang terjadi? Kondisi bangsa ini bukannya membaik, bahkan semakin karut marut dengan berbagai permasalahan yang ada. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah jangka waktu 100 hari itu memungkinkan untuk memberantasnya?

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang menjadi fokus pemerintah. Praktik korupsi di negeri ini tidak hanya terjadi di level kelas atas saja, tetapi juga di level bawah. Sebagai contoh, untuk memperoleh KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, atau SIM, akan dipermudah kalau kita memberi “uang” tambahan.

Ini untuk level bawah. Bagaimana pula yang terjadi di level atas? Tentu jumlah yang dikorup jauh lebih besar. Sebagai contoh, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi dengan mendirikan suatu lembaga pemberantasan korupsi, dalam hal ini KPK.

Tapi, alangkah ironisnya, para penegak hukum kita di lembaga ini justru digerogoti oleh korupsi itu sendiri. Negeri ini sudah sarat dengan hukum. yang menjadi masalah adalah penegakan hukum itu sendiri sangat lemah. Sehingga penegak hukum di negeri ini seperti “pagar makan tanaman”.

Lembaga yang seharusnya menegakkan hukum malah terlebih dahulu melanggarnya. Lantas, siapa seharusnya yang bisa dipercayakan untuk menegakkan hukum di negeri ini?

Saya hanya ingin mengutip pendapat Paramoedya Ananta Toer dalam salah satu buku yang ditulis oleh Koesalah Soebagyo Toer, beliau mengatakan “orang Indonesia ini hidup konsumtif dan kurang berproduksi.

Korupsi adalah karena tidak seimbangnya produksi dengan konsumsi. Maka, selama produksi dengan konsumsi tidak seimbang, selama itu korupsi akan terus hidup. Untuk memberantas korupsi, seimbangkan konsumsi dengan produksi”.

Demikian pendapat beliau. Mungkin hal ini bisa menjadi kajian dan perlu pembahasan yang serius khususnya bagi pemerintah kita, mengingat menyeimbangkan konsumsi dan produksi tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu yang cukup lama. Menyeimbangkan produksi dengan konsumsi merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi yang bisa dikategorikan dalam tahapan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan “Tiga M”. Pertama, mulai dari diri sendiri. Tanamkan rasa malu untuk melakukan korupsi. Kita tanamkan dalam diri kita untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Kalau perlu masing-masing pribadi mengharamkan korupsi bagi dirinya sendiri. Kedua, mulai dari hal-hal kecil.

Kita bisa mencontoh salah seorang shahabiyah, Umar Bin Abdul Aziz seorang kepala negara ketika beliau berbicara dengan putranya di istana negara beliau memadamkan lampu istana dan menyalakan lampu minyak miliknya, karena yang akan mereka bicarakan bukan kepentingan negara tetapi masalah pribadi.

Ketiga, mulai dari sekarang. Tidak melakukan korupsi jangan ditunda-tunda, kita mulai dari sekarang, detik ini juga. saya yakin, kalau kita berusaha pasti suatu saat korupsi akan musnah sampai ke akar-akarnya. kita tidak perlu menunggu himbauan dari pemerintah untuk memberantas korupsi, kalau perlu kita memberi contoh pada pemerintah.

Kalau hal tersebut tidak bisa kita lakukan, lama kelamaan korupsi menjadi salah satu “kekayaan budaya” di negeri ini. Budaya yang seharusnya tidak dilestarikan, tapi harus dimusnahkan. Untuk memusnahkannya tentu memerlukan strategi-strategi problem solving yang lebih ampuh.

Selain itu, jangka waktu yang diperlukan juga tidak sedikit, perlu tahapan-tahapan misal jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penulis, Peneliti pada Insert Institute Makassar. (#)